PEMPROV Jambi Nyatakan Rugi Rp 2,6 Miliar Imbas Demonstrasi
sekitarjambi.com – Pemerintah Provinsi (PEMPROV) Jambi mengaku mengalami kerugian besar akibat aksi demonstrasi menuntut peniadaan tunjangan DPR RI yang berlangsung ricuh di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat (29/8/2025). Berdasarkan hasil pendataan sementara, total kerugian ditaksir mencapai Rp 2,6 miliar.
Kerusakan paling parah terjadi pada pagar, kaca gedung, hingga kendaraan dinas yang dibakar massa. Selain itu, Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi juga ikut terdampak dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.
Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Jambi, Sudirman, menyayangkan aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh tersebut. Ia berharap penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak merusak fasilitas umum maupun aset negara.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Seharusnya aspirasi bisa disampaikan dengan baik, tanpa merusak fasilitas,” ujar Sudirman.
Sudirman menambahkan, setelah pendataan akhir selesai, proses perbaikan akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBD Provinsi Jambi.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mengungkapkan bahwa kerugian yang ditanggung tidak hanya bersifat material, namun juga merusak citra daerah. Ia meminta masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis.
“Kita memahami masyarakat menyuarakan aspirasi. Namun mari kita jaga keamanan dan ketertiban bersama, jangan sampai aspirasi berubah menjadi kerusakan,” ujarnya.
Hafiz mengaku dirinya dan sejumlah anggota dewan sebenarnya sudah bersiap menemui massa aksi di gedung dewan saat demonstrasi berlangsung. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah situasi berubah menjadi ricuh.
“Dari awal saya bersama kawan DPRD sudah siap menemui masa, sudah berada di gedung DPRD kemaren,” ujarnya.
Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Beberapa orang yang diduga sebagai provokator telah diamankan untuk dimintai keterangan.
Demonstrasi di Provinsi Jambi sendiri merupakan buntut dari penolakan masyarakat terhadap kebijakan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. (Iz)
