Polemik Pemangkasan Dana Daerah, Anggaran Dialihkan ke Program Rakyat
sekitarjambi.com – Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, angkat bicara soal pemangkasan atau pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang menjadi polemik belakangan ini. Menurutnya, pemangkasan tersebut bukanlah pengurangan mutlak, melainkan dialihkan atau diarahkan ke program-program nasional yang langsung bisa dinikmati masyarakat di daerah.
Prasetyo menyebut bahwa saat ini ada dua skema transfer langsung ke daerah dan tidak langsung. Skema tidak langsung berupa program pemerintah pusat yang manfaatnya dinikmati di seluruh daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari APBN.
“Kemarin sudah kita sampaikan ke MENKEU dan MENDAGRI, dan kita beri pemahaman bersama,” ujar Prasetyo pada Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, alokasi program tidak langsung dalam APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 335 triliun dalam satu tahun berjalan. Program tersebut akan dinikmati oleh masyarakat di semua daerah.
“Jika dihitung, satu tahun berjalan anggarannya sekitar Rp 335 triliun. Jadi manfaatnya benar-benar dirasakan di daerah,” ujarnya.
Pemangkasan ini memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Keuangan RI. Mereka menuntut agar pemangkasan dialihkan atau dikaji ulang.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang juga merupakan Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan bahwa pada tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.
“Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa,” ujarnya dikutip pada Sabtu (11/10/2025).
Kendati demikian, Al Haris mengungkapkan bahwa hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan (MENKEU) RI, pihaknya menyambut baik respon MENKEU Purbaya yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” ujar Al Haris.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa Jakarta harus menyesuaikan diri. Pemangkasan anggaran TKD untuk Jakarta mencapai sekitar Rp 15 triliun pada tahun anggaran 2026. Ia menuturkan bahwa belanja daerah ke depan harus lebih efisien dan terukur.
“Era anggaran besar dan kontrol yang tidak ketat sudah lewat, sudah berakhir,” ujar Pramono.
Menurut Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, pemotongan TKD dilakukan karena ada ketidaksesuaian anggaran di daerah serta upaya agar penggunaan anggaran lebih efektif dan bersih. Meski demikian, secara netto, Purbaya menyatakan bahwa anggaran untuk daerah justru bertambah melalui program nasional yang diarahkan langsung ke masyarakat.
“Jadi ekonomi di daerah sebenarnya tidak berkurang, malah bertambah secara netto,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mochamad Nur Arifin, menyebut bahwa pemotongan TKD paling banyak menekan anggaran pegawai, termasuk P3K, tenaga kesehatan, dan perangkat desa.
“Kita khawatir PEMDA akan kekurangan untuk membayar gaji dan pembangunan bisa terhambat,” ujarnya. (Iz)
