Pemprov Jambi Akan Kaji Ulang Permohonan Legalkan Pertambangan Minyak Rakyat

sekitarjambi.com – Kota Jambi, Pasca dilakukan penindakan serta pemberantasan aktivitas sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi bersama Polda Jambi dan unsur terkait, akan menggelar diskusi tindak lanjut pasca penutupan ilegal drilling. Diskusi ini akan membahas permasalahan pengelolaan ilegal drilling, yang hingga kini belum menemui titik terang.

Diketahui selama kurang lebih dua bulan terakhir, jajaran Polda bersama pemerintah Provinsi Jambi, melakukan penindakan terhadap sumur ilegal di kawasan Kabupaten Batanghari. Dari penindakan tersebut, puluhan ribu sumur ilegal telah ditutup oleh petugas keamanan.

Ketika dimintai keterangan mengenai hal ini Sudirman selaku Pj Sekda Provinsi jambi mengatakan, “Prinsip dasarnya bagaimana itu menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakt, tapi tidak melanggar aturan,” ujarnya kepada sekitarjambi.com.

Sebelumnya, Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyani merasa prihatin, dan meminta Pemerintah Daerah untuk turun tangan mencari solusi terbaik, terkait pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana meski kerap dilakukan razia dan penegakan hukum, para pelaku ilegal drilling di Kabupaten Batanghari sepertinya tak pernah jerah.

Kapolres juga meminta Pemerintah Daerah turut menjembatani masyarakat untuk melegalkan pertambangan minyak, menjadi pertambahan minyak rakyat, seperti halnya di Provinsi lain. Selain itu, solusi ini diharap dapat menambah pendapatan asli daerah.(Asr)