Kunker ke Dua Kabupaten, Pansus IV DPRD Provinsi Jambi Temukan Hal ini

sekitarjambi.com – Sarolangun, Ketua Pansus IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat Abdul Khafid, beserta anggota Pansus IV melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kunker rombongan tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri, beserta Jajarannya Asisten II, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Rumah Sakit Umum, dan beberapa OPD lainnya.

Kunjungan Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi ini, dalam rangka mengkonfirmasi dan menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubebernur Jambi bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019. Khususnya terkait realisasi bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesahatan di Kabupaten Sarolangun.

Rombongan Pansus IV juga mendengarkan masukan dari Pemerintahan Kabupaten Sarolangun terkait lersoalan pendidikan pada tingkat SMA/SMK, infrastruktur pendidikan, dan proses penentuan kepala sekolah yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Ketua Pansus IV Abdul Khafid, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya ke Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dalam rangka untuk melihat secara langsung kondisi nyata atas dana bantuan dari Pemerintah di Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019.

“Terhadap kedua kabupaten tersebut. Hal ini sebagai tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2019,” ujarnya kepada sekitarjambi.com.

Ketua Pansus IV juga memberikan pandangan setelah melakukan peninjauan di lapangan, masih banyak sekolah maupun keluhan dari masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten terkait. “Pembanggunan infrastruktur pendidikan yang belum merata, dan Pansus juga mendapatkan beberapa masukan dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun mulai dari tentang lerlunya UPTD Dinas Pendidikan di Kabupaten,” lanjutnya.

Terkait atas persoalan tersebut, rombongan Pansus IV dalam waktu dekat akan mengkonfirmasi kepada OPD terkait di Provinsi Jambi. “Sistem koordinasi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap SMA dan SMK juga belum maksimal, dan respon RSUD Provinsi terhadap rujukan dari RSUD Kabupaten yang kadang kesulitan mendapatkan Kamar di RSUD Raden Mataher,” pungkasnya. (Fa/*)