Seluruh Fraksi DPR RI Resmi Serahkan Usul Hak Menyatakan Pendapat Atas Pemakzulan Wapres Gibran

sekitarjambi.com – Peta politik di parlemen mencapai puncaknya setelah sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi resmi menyerahkan berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Penyerahan dokumen konstitusional tersebut berlangsung dalam rapat resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Langkah politik tersebut diambil guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan kualifikasi dokumen pendidikan Wapres.

Usulan formal tersebut diserahkan langsung oleh para perwakilan anggota dewan dan diterima secara resmi oleh dua Pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB. Penyerahan HMP tersebut melampaui syarat minimal pengajuan yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu sekurang-kurangnya diusulkan oleh 25 anggota DPR RI.

Mayoritas fraksi yang diwakili oleh 120 legislator tersebut menegaskan bahwa langkah tersebut berlandaskan pada temuan hukum bahwa status pendaftaran syarat pencalonan Wapres terindikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana putusan peradilan tertinggi. Rincian dukungan perwakilan delapan fraksi tersebut terdiri atas PKS sebanyak 28 orang, Partai NasDem sebanyak 19 orang, PKB dan Partai Demokrat masing-masing sebanyak 18 orang, PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing sebanyak 11 orang, serta PAN sebanyak 1 orang.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan landasan hukum konstitusional pengajuan hak pengawasan tertinggi parlemen tersebut di depan forum rapat.

“Kami mewakili beberapa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” tegas Muhammad Khozin saat membacakan pernyataan pengusulan.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memverifikasi kelengkapan berkas fisik serta jumlah tanda tangan pengusul yang telah dihimpun dari seluruh elemen fraksi partai politik di parlemen.

“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan Mustopa.

Saan menambahkan bahwa berkas usulan HMP dari delapan fraksi tersebut akan segera diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat yang disiapkan pada Kamis, 12 November 2026. Sesuai mekanisme tata negara dan Undang-Undang MD3, apabila usulan HMP disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna, keputusan parlemen tersebut akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diadili sebelum dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. (K)