Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres RI ke Presiden Prabowo

sekitarjambi.com – Dinamika politik nasional mendadak memanas setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Penyampaian niat tersebut berlangsung dalam pertemuan tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Kepastian adanya pertemuan penting tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, saat menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan. Prasetyo mengonfirmasi bahwa pertemuan intensif antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengungkapkan bahwa niat pelepasan jabatan tersebut diajukan Gibran guna merespons gelombang dinamika politik dan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya pasca putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen kesetaraan ijazah.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.

Menanggapi kabar spekulatif yang menyebut Presiden Prabowo menolak tegas permohonan pengunduran diri tersebut, pihak Istana secara resmi meluruskan informasi yang beredar. Prasetyo menegaskan bahwa Kepala Negara tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah petunjuk, saran, serta ruang pertimbangan bagi Gibran.

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tegas Prasetyo meluruskan.

Langkah Gibran mengajukan pengunduran diri tersebut mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi diketahui telah meneken usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran.

Hingga saat ini, proses hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan tersebut masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati mekanisme hukum serta tata kelola tata negara yang sedang berlangsung. (K)