Bahlil Lahadalia Bantah Keras Terlibat Penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Mengaku Turut Jadi Korban
sekitarjambi.com – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas dan terbuka membantah berbagai tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya justru merupakan salah satu pihak yang turut menjadi sasaran aksi penyadapan tersebut.
Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Bahlil usai melantik jajaran pengurus dan membuka secara resmi Rapat Kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku, pada Sabtu, 7 November 2026. Di hadapan para kader dan awak media, Bahlil mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat mengusut tuntas dalang di balik aksi penyadapan yang menyasar kepala negara maupun pejabat pemerintah.
“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” tegas Bahlil Lahadalia.
Bahlil melontarkan bantahan keras tersebut guna merespons maraknya spekulasi liar dan giringan opini di media sosial serta grup percakapan digital. Salah satu isu yang beredar luas dipicu oleh narasi seorang pengamat intelijen mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka dilakukan. Narasi tersebut kemudian secara liar dikaitkan dengan sosok Bahlil karena posisinya sebagai ketua umum partai di lingkaran istana.
“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Bahlil.
Tidak ingin namanya terus dicabut dalam isu yang tidak benar, Bahlil mengambil sikap hukum yang sangat tegas dengan memberikan tenggat waktu bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah. Pihaknya resmi menyiapkan langkah hukum dan melayangkan ultimatum berupa somasi 3×24 jam.
“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” imbau Bahlil.
Ia juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga etika dan stabilitas di ruang publik demi iklim demokrasi yang sehat. Bahlil menegaskan bahwa penyebaran narasi menyesatkan hanya akan memperkeruh suasana politik nasional.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus,” pungkasnya mengakhiri keterangan.
Saat ini, kepolisian terus mendalami seluruh bukti dan fakta hukum terkait skandal penyadapan ilegal tersebut guna memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. (K)