Seluruh Fraksi Partai Politik Pemilik Kursi DPR RI Sepakat Tunjangan Wakil Rakyat Dievaluasi
sekitarjambi.com – Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi polemik hingga memicu gelombang demonstrasi di banyak wilayah di Indonesia. Demonstrasi pun berlangsung anarkis hingga penjarahan ke rumah beberapa anggota DPR RI.
Tunjangan DPR RI yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam surat edaran tersebut, terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR RI mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.
Sejumlah partai yang duduk di parlemen setuju tunjangan anggota DPR RI perlu dievaluasi. Setidaknya sudah terdapat 8 (delapan) fraksi yang menyatakan setuju evaluasi, diantaranya yakni:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Fraksi PDIP memberi pernyataan melalui Ketua Badan Anggaran (BANGGAR) DPR RI, Said Abdullah, bahwa PDIP setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Ia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujar Said dalam keterangannya pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, juga menyampaikan siap meninjau ulang sejumlah tunjangan bagi anggota dewan demi menyikapi keluhan masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Hal sama juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” ujar Sahroni pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Golongan Karya (Golkar)
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR RI mulai menjaga sikap ke depannya.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu, kemarin, bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” ujarnya pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Amanat Nasional (PAN)
Fraksi PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan yang dianggap memicu kemarahan rakyat.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan fraksinya siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan ataupun fasilitas yang melekat pada anggota dewan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya perbaikan dan berkelanjutan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujar Putri pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, juga buka suara terkait tunjangan DPR RI yang disorot warga hingga menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Jazilul setuju tunjangan DPR RI dievaluasi.
“Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” ujar Jazilul pada Sabtu (30/8/2025).
Jazilul juga memastikan akan terus mengevaluasi kinerja anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Ia memastikan anggota DPR RI dari fraksinya yang tidak perform akan diingatkan dan ditindak tegas.
- Partai Demokrat
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR RI. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap mengevaluasi tunjangan anggota DPR RI.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ujar Ibas pada Sabtu (30/8/2025).
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid dalam rilis resminya dikutip pada Senin (1/9/2025).
Diketahui, DPR RI periode 2024-2029 terdiri dari 8 (delapan) fraksi yang diisi masing-masing oleh satu partai politik pemilik kursi di DPR RI. Pernyataan sikap dari seluruh fraksi di DPR ini menjadi jawaban dari gelombang protes masyarakat yang terjadi dalam sepekan terakhir. Publik menunggu realisasi dari komitmen kedelapan fraksi DPR RI tersebut. (Iz)
