Segera Dipanggil, 7 Anggota DPRD Provinsi Jambi Akan Ditahan KPK?

sekitarjambi.com – Jakarta_Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka ketok palu pengesahan ‎RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Ketujuh dewan tersebut terancam segera mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Sebelumnya KPK telah memanggil 5 anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, dan usai pemeriksaan mereka langsung ditahan di rumah tahanan KPK.

“Jadi yang belum datang nanti akan kami panggil kembali sesuai dengan jadwal dan kebutuhan penyidikan” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019 seperti dilangsir di laman medcom.id.

Penyidik dalam dua terakhir telah menahan lima dari 12 tersangka legislator Jambi. Kelimanya ialah Elhelwi, Gusrizal, Muhammadiyah, Elhelwi, dan Zainal Abidin.

Febri mengingatkan kepada tujuh legislator Jambi lain yang belum diperiksa untuk bersikap kooperatif. Terpenting, memenuhi panggilan penyidik.

“Nanti saya cek lagi apakah ada penjadwalan ulang dan kapan waktunya, atau ada alasan-alasan yang lain nanti saya informasikan lagi,” tutur dia.

KPK menetapkan 12 anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan ke-13 tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Ke-13 tersangka baru tersebut yaitu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jambi Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi di DPRD Provinsi Jambi Nurani Cekman, serta Ketua Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jambi Tadjudin Hasan.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PPP di DPRD Provinsi Jambi Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi Muhamadiyah, Pimpinan Komisi III DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin, Anggota DPRD Provinsi Jambi Elhelwi, Gusrizal, Effendi Hatta, dan pihak swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam kasus ini, masing-masing para legislator Provinsk Jambi tersebut diduga memiliki peran dalam memuluskan ‘ketok palu’ ‎pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Peran itu meliputi menagih kesiapan uang, melakukan pertemuan, hingga meminta uang ketok palu.

Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hak politik Zumi Zola juga dicabut selama lima tahun.

Zumi terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp 16,5 miliar. Uang tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2017 & 2018. (Mrl)