Layanan Perizinan di MPP Kota Jambi Dikeluhkan, Literasi Digital dan Sistem OSS Error Disorot
sekitarjambi.com – Layanan pengurusan izin berbasis digital di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan dan keluhan dari masyarakat. Kendala yang dialami para pemohon di lapangan ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh kelengkapan berkas administrasi, melainkan juga menyangkut kemampuan pengguna dalam mengoperasikan platform digital hingga gangguan teknis pada sistem aplikasi perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, menjelaskan bahwa terdapat dua persoalan utama yang kerap memicu keluhan warga saat mengurus izin. Faktor pertama adalah masih banyaknya warga maupun pelaku usaha yang belum memahami tata cara serta tahapan pengoperasian sistem perizinan secara elektronik. Tidak semua pemohon yang datang ke MPP sudah terbiasa menggunakan platform digital, sehingga mereka kerap mengalami kebingungan saat mengisi data.
Sementara faktor kedua berkaitan langsung dengan kendala teknis pada sistem Online Single Submission (OSS) yang terkadang mengalami gangguan (error) ketika lonjakan akses pengguna terjadi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik modern, dimana masyarakat dituntut tidak hanya melengkapi syarat dokumen, tetapi juga menguasai alur pengajuan daring.
Abu Bakar menuturkan bahwa keluhan disebabkan oleh banyaknya warga yang belum mengetahui cara mengoperasikan sistem.
“Keluhan masyarakat itu diantaranya karena banyak yang belum mengetahui cara mengoperasikan sistem perizinan. Terkadang keluhan juga terjadi karena sistemnya error,” ungkap Abu Bakar.
Abu Bakar memaparkan lebih lanjut bahwa gangguan teknis pada sistem OSS sejatinya bukan berasal dari kelemahan infrastruktur layanan di tingkat pemerintah daerah. Mengingat OSS merupakan platform perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat dan diakses serentak oleh jutaan pengguna dari seluruh wilayah Indonesia. Tingginya kepadatan lalu lintas data (traffic) dalam waktu bersamaan kerap memicu sistem menjadi lambat hingga mengalami error.
“Karena sistemnya dari pusat, terkadang pengguna yang mengakses sangat banyak, bahkan dari seluruh Indonesia. Akibatnya, traffic menjadi padat dan sistem bisa mengalami error,” jelas Abu Bakar.
Guna menyiasati kendala tersebut agar pelayanan publik tidak terhambat, DPMPTSP Kota Jambi mengambil langkah antisipatif dengan menyiagakan petugas khusus di MPP. Petugas tersebut bertugas memberikan asistensi dan pendampingan langsung secara tatap muka agar para pemohon dapat memahami tahapan pengoperasian aplikasi sekaligus membantu mencarikan solusi ketika ditemukan kendala teknis saat proses pengajuan berlangsung.
Di sisi lain, DPMPTSP Kota Jambi juga terus melakukan evaluasi serta pembaruan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Karena operasional di MPP melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan dan jenis layanan yang beragam, penguatan standar pelayanan terintegrasi menjadi prioritas agar koordinasi antar instansi berjalan semakin efektif.
Keberadaan MPP Kota Jambi sendiri dirancang untuk mendekatkan dan menyatukan berbagai layanan pemerintahan dalam satu atap sehingga warga tidak perlu berpindah-pindah lokasi. Melalui kombinasi evaluasi regulasi, penguatan integrasi layanan, serta kesiapan petugas pendamping di lapangan, DPMPTSP berharap hambatan teknis maupun administratif dapat diminimalkan sehingga proses perizinan di Kota Jambi berjalan lebih cepat, transparan, dan lancar. (K)