Ups, Badko HMI Keluarkan Kartu Merah Ke Gubernur

sekitarjambi.com – Senin (6/1/2020) belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jambi ramai-ramai mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi. Kedatangan belasan aktivis ini cukup membuat perhatian. Pasalnya, mereka bukan melakukan demonstrasi melainkan menyampaikan protes melalui secarik kertas berwarna merah.

Kertas tersebut berisikan catatan mosi tidak percaya kepada Gubernur Jambi. Dalam mosi tersebut, terdapat tujuh point tentang kinerja Gubernur selama setahun ke belakang. Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI, Iin Habibi meminta DPRD Provinsi Jambi untuk segera menyikapi berbagai hal selama setahun ke belakang kinerja Gubernur Jambi. “Selain itu, kami mendorong DPRD Provinsi untuk menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Jambi, karena telah mengangkangi aturan dan perundang-undangan yang dinilai tidak layak dan mampu menjalan amanah sebagai Kepala Daerah,” ujarnya.

Adapun tujuh poin tercatat yang mereka sebar melalui kertas selembaran berwarna merah yakni soal serapan anggaran Provinsi Jambi dari 100 persen hanya tercapai 84,2 persen sehingga menyebabkan silva yang terbesar. Birokrasi yang bobrok, banyaknya praktek monopoli dalam menentukan pejabat tidak berdasarkan penilaian dan kompetensi, melainkan suka atau tidak suka dan diduga ada permintaan setoran dalam menentukan pejabat tersebut. Itu menurutnya dibuktikan dengan tidak dilibatkannya Sekda dan Kepala BKD dalam prosedur penilaian, serta mengangkangi PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Mereka juga menyampaikan bahwa diduga terjadinya monopoli proyek di seluruh SKPD oleh oknum keluarga salah satunya berinisial M dan dikerjakan oleh HD. Kemudian diduga terjadi penyelewengan dana sertifikasi guru untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam pileg 2019 hingga menjadi temuan BPK.

Mereka juga menilai Gubernur Jambi lamban dan tidak memiliki sikap dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang berkepanjangan.

Hal ini disampaikan bahwa Gubernur melakukan pembiaran terhadap konflik agraria, terbukti sampai sekarang konflik tidak kunjung selesai, terakhir mereka meninlai Gubernur Jambi juha melakukan pembiaran terhadap sekian banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi sehingga menyebabkan dampak ekologi yang buruk.(Fa)