Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital Warnai Tema Webinar Literasi Digital di Tanjung Jabung Timur

sekitarjambi.com – Program Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kali ini digelar bertajuk “Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital”. Webinar ini berlangsung pada Senin, 26 Juli 2021, mulai pukul 14.00 WIB.

Kegiatan massif yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI ini, bertujuan mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi hoaks, serta mencegah terpapar berbagai dampak negatif penggunaan internet.

Dalam hal ini, webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI menjadi agenda yang strategis dan krusial, dalam membekali seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di ranah digital.

Kegiatan yang diikuti 540 partisipan dari berbagai daerah ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. YaitumSyali Gestanon, S.Sos. selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Aspirasi Publik Dinas Kominfotik, Feri F. Alamsyah, M.I.Kom. selaku Dosen Ilmu Komunikasi, Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H. selaku Pensiunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2020, dan Dr. Diana Rozelin, M.Hum. selaku Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Serta bertindak sebagai Key Opinion Leader yakni @suchimentari yang merupakan Jurnalis, Owner @Ciggu.id , @cigguforkids.id, dan Konten Kreator Youtube Suchi Mentari, #JURNALISNGEVLOG.

Diana Rozelin, salah seorang narasumber mengatakan, webinar ini sangat bermanfaat, dimana budaya tutur saat ini sudah mulai menipis.

“Kita perlu mengedukasi generasi muda dengan memberikan arahan dan masukan, bagaimana bermedia dengan baik, dengan cara membuat kurikulum terkait penggunaan dunia digital,” ujar Diana.

Ahmad Nazori, sebagai narasumber lainnya mengatakan, hak mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap individu dilindungi oleh konstitusi. Seiring dengan hal tersebut, konstitusi juga mengatur bahwa kebebasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

“Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan salah satu cyberlaw atau dasar hukum cyber yang diterapkan di Indonesia, secara umum mengatur informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi,” papar Nazori.

Dilanjutkannya, setelah 15 tahun UU ini diterapkan, terlihat jelas bahwa pasal tentang penghinaan, pencemaran, berita kebencian, permusuhan, ancaman, dan menakut-nakuti cukup mendominasi di daftar perbuatan yang dilarang menurut UU ITE. Bahkan sampai melewatkan masalah spamming, yang sebenarnya termasuk masalah vital dan sangat mengganggu di transaksi elektronik. Kondisi seperti ini sebagai akibat karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

“Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa sangat diperlukan adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai ketentaun UU ITE. Bahkan muatan ini penting ditanamkan kepada anak usia dini hingga orang dewasa, karena saat ini pengguna media digital adalah masyarakat di semua lini,” ujar Nazori.

Webinar Literasi Digital 2021 yang diikuti puluhan peserta ini digelar secara gratis, para peserta mendapat E-sertifikat dari Kementerian Kominfo RI, dan ada hadiah voucher menarik untuk 10 peserta yang beruntung. (Tim)

Bagikan
error: