Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wapres RI, Sidang Paripurna Pemakzulan Batal Digelar
sekitarjambi.com – Peta perpolitikan nasional memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan resmi melepaskan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut ditandai dengan kedatangan langsung Gibran ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026, sekira pukul 11.20 WIB. Dengan resminya pengunduran diri tersebut, agenda sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dipastikan batal digelar.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi secara langsung bahwa Gibran telah resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI dan meminta agar proses administratifnya segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan. Suasana haru dan momen emosional turut mewarnai detik-detik perpisahan ketika Gibran berpamitan serta berpelukan erat dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Eddy Baskoro, hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade sebelum meninggalkan gedung parlemen.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).
Muzani menuturkan bahwa pemberitahuan resmi mengenai mundurnya Gibran dari posisi Wakil Presiden RI juga telah diserahkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal tersebut dilakukan agar transisi pemerintahan serta mekanisme penentuan wakil presiden pengganti dapat segera diproses sesuai konstitusi.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Muzani.
Mundurnya Gibran secara resmi dari jabatan Wakil Presiden RI sekaligus menghentikan proses politik pemakzulan yang bergulir di parlemen. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, membenarkan bahwa rencana sidang paripurna DPR untuk membacakan usulan HMP dipastikan batal dilaksanakan.
“Iya (batal rapat paripurna),” ujar Khozin pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, usulan HMP yang ditandatangani oleh 120 anggota dari delapan fraksi partai politik sempat diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Namun, dengan keputusan resmi Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI pada hari Kamis (12/11/2026), dinamika pengusulan hak menyatakan pendapat di parlemen secara otomatis gugur dan proses kenegaraan selanjutnya beralih pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sesuai Undang-Undang yang berlaku. (K)