HUKUM KRIMINAL

Terbukti Lakukan Kekerasan dan Penelantaran Anak, Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara

sekitarjambi.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta resmi menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun terhadap Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sunaryanto pada Kamis, 19 November 2026.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin resmi sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama. Selain itu, terdakwa juga dinyatakan bersalah karena turut serta menempatkan dan membiarkan anak-anak asuh berada dalam perlakuan salah, penelantaran, serta kekerasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua terkait pasal perlindungan konsumen.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” tegas Ketua Majelis Hakim Sunaryanto saat membacakan amar putusannya di ruang sidang PN Kota Yogyakarta.

Selain hukuman badan, majelis hakim juga membebankan pidana denda sebesar Rp 510.000.000,- kepada Anita. Denda tersebut wajib dibayarkan paling lambat sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan opsi perpanjangan maksimal sebulan. Apabila denda tidak dilunasi sesuai tenggat waktu, jaksa berhak menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa, atau menggantinya dengan pidana kurungan selama 141 hari jika hasil lelang tidak mencukupi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, yakni kepatuhannya menjalankan perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti, serta sikap pembiaran terhadap aksi para pengasuh yang menyebabkan para korban mengalami trauma mendalam.

“Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis,” ujar hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Di sisi lain, sikap terdakwa yang berterus terang mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, serta belum pernah tersandung kasus hukum sebelumnya menjadi faktor yang meringankan hukuman. Menariknya, dalam putusan tersebut Anita lolos dari kewajiban membayar uang restitusi atau ganti rugi kepada 63 anak korban senilai Rp 425.055.436,60,- dari total perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 2.125.127.183,- yang sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim menilai Anita tidak layak dibebani restitusi karena posisinya hanya sebagai pekerja bergaji Rp 3.000.000,- per bulan sekaligus tulang punggung keluarga. Sementara seluruh aliran keuangan yayasan dikelola dan dinikmati oleh Ketua Yayasan melalui rekening pribadinya.

Menanggapi putusan tersebut, baik tim kuasa hukum terdakwa maupun pihak JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Atas putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan kami maupun terkait tidak dikabulkannya restitusi terhadap terdakwa, kami dari penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan,” ujar perwakilan JPU menanggapi vonis majelis hakim. (K)