JAMBINEWS

Dalih “Akamsi” Jadi Tameng Pedagang Bandel, Satpol PP Kota Jambi Kewalahan Tertibkan PKL di Trotoar dan Badan Jalan

sekitarjambi.com – Upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jl. H. Agus Salim dan Jl. Jenderal Basuki Rahmat, Kota Jambi, masih menemui kendala pelik di lapangan. Selain maraknya pelanggaran pemanfaatan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berjualan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga kerap berhadapan dengan pedagang yang berdalih sebagai “anak kampung sini” (akamsi) demi mempertahankan lapak mereka di zona terlarang.

Kondisi tersebut menjadi batu sandungan tersendiri bagi petugas saat menjalankan patroli rutin. Tidak sedikit pedagang yang menolak direlokasi dan justru menggunakan status sebagai warga lokal untuk menentang teguran aparat. Demi menghindari gesekan maupun konflik berkepanjangan dengan warga, petugas di lapangan terkadang terpaksa mengalah dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Jambi, Zulkifli Y., pada Rabu, 18 November 2026, menegaskan bahwa penataan kawasan perdagangan mengacu ketat pada batas wilayah serta ketentuan zona yang berlaku. Ia memastikan pihak kecamatan tidak pernah menerbitkan izin bagi siapa pun untuk membuka lapak di area terlarang.

“Status sebagai warga sekitar tidak serta-merta memberikan hak untuk menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang,” tegas Zulkifli Y.

Zulkifli merinci bahwa wilayah yang menjadi fokus pengawasan pihaknya meliputi koridor Jl. H. Agus Salim dan Jl. Jenderal Basuki Rahmat yang membentang mulai dari depan Kantor Wali Kota Jambi hingga kawasan Banjuran Budaya. Ia juga menekankan adanya zona steril yang mutlak dilarang untuk aktivitas jual beli PKL, yakni dari arah depan Kwarda Jambi hingga Kantor Camat Kota Baru.

“Pelanggaran yang paling sering ditemukan berkaitan dengan penggunaan badan jalan dan trotoar serta pedagang yang mulai berjualan sebelum waktu yang diperbolehkan,” ungkap Zulkifli menjelaskan bentuk pelanggaran yang marak terjadi meski sudah ada aturan operasional di atas pukul 17.00 WIB.

Secara regulasi, penataan ini berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa fasilitas publik seperti trotoar bagi pejalan kaki dan badan jalan untuk kelancaran lalu lintas tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

Di sisi lain, keberadaan lapak yang memakan badan jalan dan trotoar tersebut turut memicu keluhan dari warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Kota Baru. Masyarakat menilai ketegasan aparat sangat dibutuhkan agar hak pejalan kaki tidak terus terampas.

“Kalau sore sampai malam mau lewat situ susah nian, trotoar habis dipakai jualan, motor juga parkir di badan jalan bikin macet, harusnya jangan dibiarkan alasan warga lokal terus,” keluh Hendra, salah seorang warga yang kerap melintas di kawasan Jl. Basuki Rahmat.

Sebelum melakukan tindakan tegas berupa pengangkutan lapak, pihak kecamatan bersama Satpol PP tetap mendahulukan langkah sosialisasi agar pedagang bersedia pindah secara mandiri ke titik-titik yang telah diizinkan. Konsistensi penegakan Perda tanpa pandang bulu antara warga setempat maupun pendatang dinilai menjadi kunci agar fungsi fasilitas umum di Kota Jambi tidak terus dikorbankan. (K)