Pergantian Jukir Tanpa Laporan, Dinas Perhubungan Kota Jambi Akui Terkendala Pengawasan Titik Parkir

sekitarjambi.com – Pengelolaan ratusan titik parkir di Kota Jambi masih dibayangi persoalan pengawasan administrasi dan pendataan di lapangan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi mengakui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah maraknya pergantian petugas juru parkir (jukir) yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan resmi.

Persoalan tersebut menjadi sorotan serius karena juru parkir yang mengantongi surat penugasan resmi memiliki tanggung jawab penuh dalam pemungutan retribusi daerah di lokasi yang telah ditetapkan. Saat ini, tata kelola retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jambi tercatat masih menerapkan mekanisme penarikan secara manual melalui jukir penunjukan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan penugasan resmi pada sekitar 400 titik parkir yang tersebar di berbagai sudut Kota Jambi. Namun, dinamika di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prosedur pelaporan administrasi yang ditetapkan.

“Kita kasih surat tugas. Mereka ada yang gonta-ganti, kadang tanpa melapor lagi,” ungkap Kepala Dishub Kota Jambi, Amran, pada Rabu, 11 November 2026.

Amran menambahkan bahwa praktik pergantian juru parkir tanpa laporan tersebut secara langsung menyulitkan fungsi pengawasan instansi. Dishub Kota Jambi perlu memastikan bahwa pihak yang melakukan pemungutan retribusi di lapangan adalah jukir sah yang terdata sesuai surat keputusan penugasan.

“Sistem pergantian jukir di lapangan harus teratur dan terdaftar agar tidak menimbulkan jukir liar baru. Jika ada pergantian petugas tanpa koordinasi, tentu pengawasan dan penindakan di lapangan menjadi terkendala,” ujar Amran.

Selain tantangan pergantian petugas, penarikan retribusi secara manual juga dinilai memerlukan tingkat pengawasan ekstra ketat agar realisasi penerimaan dapat tercatat serta disetorkan secara transparan. Urgensi pembenahan makin mendesak mengingat realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Jambi dilaporkan masih kurang dari 10 persen dari target yang dipatok.

Guna menekan celah kebocoran pendapatan daerah, Dishub Kota Jambi berencana melakukan penghitungan ulang terhadap potensi parkir di setiap titik penugasan. Selain itu, pemerintah daerah membuka peluang untuk melibatkan pihak ketiga serta mendorong optimalisasi pembayaran berbasis digital dalam skema pengelolaan parkir di masa mendatang.

“Pemerintah Kota Jambi akan terus mendorong evaluasi titik potensi parkir serta transparansi pemungutan agar kebocoran retribusi bisa diminimalisir dan pendapatan daerah maksimal,” ujar Amran.

Meski rencana perbaikan skema masih dalam tahap kajian dan perhitungan matang, Dishub Kota Jambi berkomitmen memperketat evaluasi berkala serta mewajibkan setiap juru parkir melaporkan pergantian personel secara tertib. Langkah tersebut diharap dapat memaksimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. (K)