Pemerintah RI Siapkan Larangan Impor Pakaian Bekas, Pedagang di Kota Jambi Khawatir
sekitarjambi.com – Beberapa pedagang pakaian bekas impor di pusat pasar tradisional Kota Jambi menyatakan kekhawatiran mereka atas rencana kebijakan yang akan melarang masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia. Para pedagang mengungkap bahwa bisnis mereka bergantung pada suplai pakaian bekas impor yang saat ini relatif terjangkau dan menjadi pilihan masyarakat. Jika kebijakan larangan tersebut jadi diterapkan, para pedagang khawatir akan kehilangan sumber penghasilan utama.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan peredaran bal pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kebijakan tersebut pun langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang pakaian bekas, terutama di Pasar Tradisional Aurduri dan Kawasan thrifting Arizona Jambi.
Amina, salah seorang pedagang mengaku baru mengetahui kabar rencana pemberantasan impor pakaian bekas. Ia yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari usaha tersebut mengaku khawatir jika distribusi pakaian bekas benar-benar dihentikan.
“Kami sudah dari tahun 1990 hidup disini. Dari sini kami makan, sampai bisa sekolahkan anak,” ujarnya pada Rabu (29/10/2025).
Dari hasil berjualan pakaian bekas, Amina menyampaikan bahwa dirinya mampu menyambung hidup dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Di kiosnya, pakaian dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 50 ribu per helai.
Sementara itu, warga Kota Jambi lainnya, Lilis, menilai kebijakan tersebut memiliki dua sisi. Menurutnya, jika impor pakaian bekas benar-benar dihentikan, produk lokal bisa lebih berkembang, namun pedagang kecil juga bisa terdampak.
“Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau memang distop, produk lokal bisa lebih maju. Tapi kalau semua barang dihentikan, kasihan pedagang yang hidup dari sini,” ujarnya.
Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan (KEMENKEU) disebut tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melarang total atau signifikan impor pakaian bekas guna mendukung produksi dalam negeri dan mengendalikan masalah kualitas barang impor bekas. Para pedagang lokal berharap agar pemerintah juga mempertimbangkan pilihan seperti subsidi atau transisi bisnis agar mereka tidak terdampak secara besar-besaran. (Iz)
