Pasca Libur Lebaran, 16-17 April 2024 Sistem Kerja ASN Kombinasi WFH dan WFO

sekitarjambi.com – Pemerintah RI memutuskan menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor Work From Office (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 16-17 April 2024 .  Keputusan itu bertujuan untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. 

Hal tersebut dikatakan pihaknya sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (JOKOWI), dimana instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” ujar Anas dikutip Sabtu (13/4/2024).

Untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai.  Adapun pelaksanaan teknis diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Anas mengatakan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen. Sebagai contoh, bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, serta transportasi dan distribusi. Selain itu, obyek vital nasional, proyek strategis nasional (PSN), konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi, untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden JOKOWI yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ungkap Anas.

Anas menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen, diantaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, dan analisis. 

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya, bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya, bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

Anas melanjutkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran Idulfitri 2024 sebanyak enam hari.  Selain itu, ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak empat hari dengan total mencapai sepuluh hari. 

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Dengan begitu, arus balik bisa semakin lancar dan tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas. (Iz)

Bagikan