Kendaraan Tembus Satu Juta Unit, Kota Jambi Dibayangi Ancaman Kemacetan

sekitarjambi.com – Kota Jambi menghadapi ancaman kemacetan yang semakin serius seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Hingga 2025, jumlah kendaraan yang beredar telah menembus 1.016.462 unit, jauh melampaui jumlah penduduk yang saat ini berkisar lebih dari 650 ribu jiwa.

Lonjakan jumlah kendaraan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan yang tersedia. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperparah kepadatan lalu lintas jika tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi publik dan pembangunan infrastruktur jalan.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan bahwa pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Jambi.

“Pertumbuhan kendaraan tidak berimbang dengan ruas jalan. Kalau kita tidak mendorong transportasi publik, tentu akan berdampak pada kemacetan,” ujar dr. Maulana dikutip pada Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan data Provinsi Jambi Dalam Angka 2026 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi pada 2025 mencapai 1.016.462 unit. Angka tersebut meningkat dari 1.006.099 unit pada 2024 dan 960.814 unit pada 2023. Dalam dua tahun terakhir, terjadi penambahan sekitar 55.648 unit kendaraan.

Sepeda motor masih mendominasi dengan jumlah 800.699 unit atau sekitar 79 persen dari total kendaraan. Sisanya terdiri atas 128.366 mobil penumpang, 73.430 kendaraan angkutan barang, dan 13.318 bus.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Pemerintah Kota Jambi terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk pembangunan flyover di sejumlah simpang padat.

“Salah satunya pembangunan flyover. Untuk di Tugu Juang atau Simpang Mayang sebelumnya direncanakan oleh pemerintah provinsi, namun karena efisiensi anggaran belum bisa direalisasikan. Sementara untuk flyover Paal 10, Insya Allah nantinya akan dibantu melalui APBN,” ujar dr. Maulana.

Meski peningkatan jumlah kendaraan turut mendongkrak pendapatan daerah dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dr. Maulana menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan pertumbuhan kendaraan terus meningkat tanpa diimbangi solusi transportasi.

“Pertambahan jumlah kendaraan memang berbanding lurus dengan pendapatan daerah dari sektor opsen pajak. Tetapi kami tidak berharap pertumbuhan kendaraan ini terus berlangsung secara signifikan, karena akan menimbulkan persoalan sosial berupa kemacetan,” tegasnya. (Iz)