RAKOR Sekuriti dan Pengelolaan HANDAK Tahun 2025 Digelar, SKK Migas – KKKS Wilayah SUMBAGSEL Perkuat Pengamanan Hulu Migas
sekitarjambi.com – SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL) menggelar Rapat Koordinasi Sekuriti dan Pengelolaan Bahan Peledak (HANDAK) Tahun 2025, pada 18 – 19 November 2025 di Artotel Suites Bianti Hotel Yogyakarta. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengamanan OBVITNAS, Penegakan Hukum, dan Pengelolaan HANDAK Hulu Migas Guna Mendukung Kelancaran Operasional Dalam Mencapai Target Produksi SUMBAGSEL” ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi keamanan operasional industri hulu migas dalam menekan angka gangguan keamanan dan juga pengelolaan bahan peledak hulu migas di area Sumatera Bagian Selatan.
Rapat Koordinasi (RAKOR) ini diikuti oleh perwakilan seluruh KKKS di bawah koordinasi SKK Migas SUMBAGSEL. RAKOR dibuka pada 18 November 2025, diawali oleh persembahan Tari Mangastuti yang menggambarkan ekspresi rasa syukur, harapan, dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan hidup, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa.
Secara resmi acara dimulai dengan sambutan perwakilan KKKS Wilayah SUMBAGSEL, yang dalam hal ini yakni Vice President Technical & Business Development PetroChina International Jabung Ltd., Yu Jinbao. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar peserta dalam kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman demi memperkuat sistem keamanan di seluruh operasional migas.
“Saya mendorong semua peserta untuk secara terbuka berbagi pengalaman, pembelajaran, dan pendekatan inovatif yang dapat membantu kita membangun budaya keamanan yang lebih kuat dan proaktif,” tuturnya dengan berbahasa Inggris.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran SKK Migas serta partisipasi aktif seluruh KKKS yang dinilai menjadi kunci dalam menjaga keselamatan operasional migas. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang terbangun mencerminkan komitmen bersama untuk melindungi keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar wilayah operasi.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas arahan yang berkelanjutan dan kepada seluruh rekan KKKS atas partisipasi dan kolaborasi aktifnya. Kehadiran Anda hari ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keselamatan dalam operasi, karyawan, dan masyarakat di sekitar kita,” harapnya.
RAKOR ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan SKK Migas SUMBAGSEL, Yunianto. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi pengamanan antara industri hulu migas dan aparat penegak hukum, guna menjaga stabilitas operasional di seluruh wilayah kerja SUMBAGSEL.
“Saya harap bahwa rapat koordinasi ini dapat menjadi sarana dan wadah untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, kerja sama, dan sinergi dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman di wilayah operasi hulu migas khususnya di SUMBAGSEL,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yunianto menyampaikan bahwa SUMBAGSEL terus berupaya mendukung target peningkatan produksi nasional sesuai Asta Cita Presiden RI. Ia mengungkapkan bahwa SUMBAGSEL masih menyimpan potensi besar, yang terus dioptimalkan eksplorasi dan eksploitasinya termasuk mendukung kebijakan Pemerintah RI dalam implementasi Permen ESDM No. 14/2025. Ia juga membeberkan produksi SUMBAGSEL kini mencapai sekitar 69 ribu BOPD, atau naik sekitar 10 ribu BOPD dibandingkan prakiraan awal. Melalui kegiatan ini, SKK Migas SUMBAGSEL berharap besar agar terumuskan solusi terbaik dalam memperkuat sistem pengamanan yang tepat sasaran demi menjaga keberlangsungan operasi hulu migas.
Setelah Pembukaan selanjutnya penyampaian keynote speaker yakni Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, memaparkan materi “Dinamika Geopolitik dan Implikasinya Terhadap Keamanan Operasional Hulu Migas”, yang menyoroti tantangan global serta dampaknya terhadap stabilitas industri migas nasional.
Kegiatan RAKOR diisi dengan sesi pemaparan materi dan diskusi panel dari para profesional di bidangnya meliputi KKKS, Kepolisian, TNI, Ditjen Migas, dan SKK Migas, seputar keberhasilan penanganan pengamanan, penegakan hukum, sistem manajemen pengamanan OBVITNAS dan pengelolaan serta perizinan bahan peledak. (Iz)
