Penyaluran Beras Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Sarolangun Menuai Konflik

sekitarjambi.com – Sarolangun, APBD Kabupaten Sarolangun digelontorkan untuk realisasi jaring pengaman sosial, dengan pemberian beras yang masing-masing penerimanya mendapat bantuan 20 kilogram. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelontorkan bantuan Jaring Pengaman Sosial kepada ribuan warga yang terdampak virus corona, dengan tahap awal diserahkan kepada 1.111 kepala keluarga warga Kecamatan Pauh, yang secara secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri.

Namun pembagian bantuan JPS tersebut kini menuai konflik. Dimana sejumlah kalangan masyarakat mengutarakan bahwa pembagian bantuan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang terdampak virus corona, namun tidak mendapat bantuan tersebut. Dalam hal ini masyarakat bahkan meminta Bupati menurunkan tim ke kecamatan, untuk memonitoring dan mengevaluasi pembagian bantuan JPS.

Di Kecamatan Mandiangin misalnya, rapat evaluasi yang mengikutsertakan seluruh Kepala Desa menuai polemik, bahwa pemberian bantuan beras tersebut menimbulkan ketidak adilan. “Ada aduan dari masyarakat bahwa adanya ketidak adilan, maka hal itu kami sampaikan ke Bupati,” jelasnya.

Sementara, Waldi selaku koordinator utusan Bupati Sarolangun untuk melakukan evaluasi di Kecamatan Mandiangin mengaku, masih banyak warga yang tidak menerima bantuan beras Pemerintah. ”Ada masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak dapat dan beberapa aduan lainya dari Kepala Desa,” pungkasnya kepada sekitarjambi.com. (Sr)

Bagikan

3 thoughts on “Penyaluran Beras Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Sarolangun Menuai Konflik

Tinggalkan Balasan